Berdasarkan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 47 Tahun 2022 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan, Kepala Dinas mempunya tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat;
2. Pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat;
4. Pelaksanaan administratif dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
5. Pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.